Prabowo Tantang Pengusaha Rakus: Jangan Coba Suap Pejabat, Siap-siap Kejutan!
TERAS BERITA
KabarKalteng.com, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melawan korupsi dan penyalahgunaan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Di World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), Prabowo menantang pengusaha serakah yang mencoba menyuap pejabat pemerintahannya, seraya memperingatkan akan ada ‘kejutan besar’.
ISI BERITA
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Ekonomi Dunia. Ia menjelaskan langkah tegas pemerintah yang telah mencabut izin 28 korporasi. Perusahaan-perusahaan ini diketahui memiliki izin atas 1,01 juta hektar lahan.
Menurut Prabowo, pencabutan izin dilakukan karena ditemukan pelanggaran hukum. "Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah perusakan nyata terhadap aturan hukum," kata Prabowo. Sebelumnya, pemerintah juga telah menyita 4 juta hektar lahan.
Praktik ilegal ini, disebut Prabowo sebagai ekonomi serakah atau ‘serakahnomics’ yang harus ditertibkan. Penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan rakus ini, berdasarkan laporan, mendapat respons negatif dari kalangan pengusaha.
"Mungkin para pengusaha yang disebut rakus ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa bisa membeli semua pejabat pemerintah Indonesia," ujar Prabowo.
Prabowo juga mengungkapkan adanya laporan di mana beberapa pengusaha tersebut dalam pertemuan mereka mengatakan, "Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli." Menanggapi hal ini, Prabowo menantang.
"Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan menemukan kejutan besar bagi diri mereka sendiri," sambungnya.
Penyitaan jutaan hektar perkebunan akibat penyalahgunaan ini, menurut Prabowo, merupakan penegakan hukum paling berani. Ia menilai masih banyak lagi perusahaan yang akan ditertibkan oleh pemerintahannya.
"Ditambah dengan 4 juta hektar perkebunan ilegal yang sudah disita, kami sebenarnya telah memberlakukan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling berani dan paling nekad dalam sejarah Indonesia," ucapnya.
Prabowo menambahkan, hingga kini pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, ia menerima laporan bahwa masih ada setidaknya seribu lagi, bahkan bisa mencapai 666 korporasi yang melanggar hukum.
"Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada jalan mundur," tegas Prabowo. Ia bertekad melayani rakyat dengan kejujuran, memegang teguh sumpah, membela konstitusi, dan menegakkan hukum di negeri ini.
