KabarKalteng.com, Samarinda – DPW PAN Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan belum menarik dukungannya terhadap hak angket yang sedang bergulir di DPRD Kaltim. Ketua DPW PAN Kaltim Erwin Izrahuddin menyatakan partainya masih meninjau dan mengoordinasikan sikap internal sebelum paripurna digelar, sekaligus menepis isu "masuk angin" atau tekanan politik.
DPW PAN Kaltim menyebut posisi mereka saat ini masih sebatas meninjau dan mengoordinasikan sikap internal. Ini dilakukan sebelum paripurna hak angket digelar.
Menurut Erwin, pembahasan hak angket masih akan dirapatkan bersama kader PAN dan fraksi gabungan NasDem. Hal ini karena PAN di DPRD Kaltim merupakan bagian dari fraksi gabungan, sehingga keputusan tidak bisa diambil sepihak.
"Bukan menarik dukungan, tapi meninjau dulu. Kami mau diskusi internal karena ini fraksi gabungan, bukan fraksi sendiri. Jadi harus satu suara dulu sebelum dibawa ke paripurna," ujar Erwin saat ditemui di Harris Hotel, Kamis (14/5/2026).
Erwin menjelaskan hak angket yang sudah masuk paripurna pada dasarnya tetap berjalan. Bahkan, sekalipun ada satu anggota yang menarik dukungan, prosesnya tidak otomatis berhenti karena usulan itu sudah memenuhi syarat minimal dukungan anggota dewan.
"Kan sudah masuk forum paripurna. Itu enggak bisa serta-merta ditarik lagi," katanya. "Tinggal nanti paripurnanya berjalan lancar atau tidak."
Erwin menegaskan PAN tetap membuka peluang untuk mendukung hak angket tersebut. Namun, keputusan final akan dibahas lebih dulu bersama seluruh kader dan anggota dewan dari PAN. Ini bertujuan agar tidak muncul perbedaan sikap di internal partai.
"Kami mau bahas substansinya dulu. Jangan sampai ada yang dukung, ada yang enggak. Harus satu suara," ucapnya.
Sementara itu, Erwin juga menepis isu yang ramai beredar di media sosial terkait dugaan PAN "masuk angin" atau mendapat tekanan politik. Menurutnya, hingga kini tidak ada komunikasi maupun intervensi dari pihak mana pun.
"Enggak ada itu masuk angin. Masuk angin kecil, dikerok juga hilang," selorohnya sambil tertawa.
Erwin bahkan mengaku siap bersumpah jika dituding menerima intervensi ataupun bantuan tertentu dalam menentukan sikap politik PAN. Ia menyebut sejak awal memilih menjaga posisi tetap netral. Ini agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan objektif.
"Saya berani sumpah enggak ada begitu-begitu. Pelantikan saja saya enggak minta sumbangan ke gubernur," tegasnya. Ia menambahkan, "Biar saya netral dan enggak bisa diintervensi siapa pun."
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tetap penting dilakukan meski PAN merupakan bagian dari koalisi nasional. Mendukung kepala daerah bukan berarti harus selalu membenarkan semua kebijakan.
"Kita tetap dukung karena koalisi nasional, tapi harus tetap kritis," katanya. "Kalau ada yang perlu dievaluasi ya dievaluasi."
Erwin juga meminta masyarakat melihat persoalan ini secara objektif. Ia mengingatkan agar tidak langsung menyimpulkan sesuatu tanpa memahami substansi yang sebenarnya terjadi di DPRD Kaltim.
"Ini pelajaran buat semua masyarakat. Pemimpin itu harus dinilai secara objektif, ada kurang dan lebihnya," ujarnya.
Terkait aksi-aksi yang mulai bermunculan di masyarakat, Erwin menilai hal itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah ditunggangi kepentingan pihak tertentu.
"Demo itu hak masyarakat dan dijamin undang-undang. Tapi jangan sampai ada yang numpang kepentingan," pungkasnya. "Nanti kalau kepentingannya selesai, masyarakat yang kena dampaknya."
