KabarKalteng.com, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas insiden kesalahan penilaian pada Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat (Kalbar). Insiden yang terjadi pada 9 Mei 2026 ini memicu kontroversi setelah jawaban serupa dari peserta dinilai berbeda oleh juri, dan Abcandra menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem serta kinerja juri.
Abcandra menyayangkan peristiwa tersebut dan menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta. Dia meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan.
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Abcandra dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Dia juga menyoroti kelalaian panitia dan juri, termasuk soal teknis tata suara serta mekanisme keberatan. Perbaikan diperlukan agar kesalahan serupa tidak terulang. "Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," tegasnya.
Untuk diketahui, LCC 4 Pilar MPR RI merupakan ajang tahunan. Kompetisi ini digelar untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, diikuti oleh sekolah tingkat SMA sederajat dari berbagai daerah secara nasional.
Momen kontroversial tersebut bermula pada sesi tanya jawab rebutan, yang terekam dalam video YouTube MPRGOID pada 9 Mei 2026. Pembawa acara melemparkan pertanyaan seputar mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanyaan berbunyi: "Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?"
Regu C yang mewakili SMAN 1 Pontianak merespons dengan menekan bel lebih dulu. Mereka melontarkan jawaban: "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."
Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI, Dyastasita Widya Budi, selaku juri, memberikan pengurangan skor minus lima karena jawaban Regu C dinilai salah. Kesempatan menjawab kemudian berpindah ke Regu B dari SMAN 1 Sambas.
Regu B melontarkan jawaban yang sama persis dengan Regu C: "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden." Namun, kali ini Dyastasita memberikan nilai 10. "Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," kata Dyastasita.
Merasa ada kesalahan, siswa dari SMAN 1 Pontianak langsung melayangkan interupsi. Mereka memprotes bahwa jawaban mereka sama dengan Regu B. "Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," protes perwakilan Regu C.
Dyastasita bersikukuh membela keputusannya. Dia mengklaim bahwa Regu C melewatkan elemen penting dalam jawaban mereka. "Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah."
Situasi semakin memanas ketika juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, ikut memberikan pernyataan. Dia mengingatkan peserta untuk menggunakan artikulasi yang jelas. "Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," tegas Indri Wahyuni.
Medsos MPR RI, baik di Instagram hingga YouTube, kini dibanjiri kritikan oleh warganet. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari pihak MPR terkait insiden tersebut.
