KabarKalteng.com, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menargetkan pendataan untuk penyaluran bantuan kompensasi rumah rusak rampung pada akhir Januari. Proses validasi data tengah dilakukan Satgas, yang nantinya akan menjadi dasar pembayaran oleh BNPB setelah divalidasi BPKP. Hal ini disampaikan Juru Bicara Satgas, Amran, di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).
Amran menyatakan pihaknya berupaya agar seluruh data dapat selesai divalidasi pada akhir Januari. "Kita upayakan akhir Januari data sudah clear semua," ujar Amran. Ia berharap BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dapat memvalidasi data secara keseluruhan sebagai dasar pembayaran bantuan rumah rusak oleh BNPB.
Menurut Amran, data tersebut diklasifikasikan berdasarkan daerah masing-masing. Selanjutnya, data akan divalidasi oleh pemerintah daerah setempat. "Dan jelas data ini berdasarkan sumber dari daerah, pemerintah daerah, kepala daerah mengusulkan tanda tangan, bahkan nanti akan divalidasi bersama dengan dari pemerintah daerah setempat ya, Forkopimda, untuk bisa memastikan bahwa data ini akurat dan valid," jelasnya.
Amran menambahkan, bantuan baru dapat dibayarkan setelah data dipastikan akurat dan valid. Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi dasar mekanisme validasi data ini. "NIK menjadi dasar untuk mekanisme validasi data ini dan terakhir oleh BPKP akan dicek secara keseluruhan, tidak ada yang dobel misalnya, maka baru terakhir bisa dibayarkan setelah valid oleh data yang sudah akurat tersebut," paparnya.
Sementara itu, Amran memastikan penyaluran bantuan akan diproses secepatnya setelah pendataan selesai. Ia menekankan Satgas memperbarui data yang valid setiap harinya. "Begitu selesai semua validasi data akurat, valid, maka akan segera dibayarkan," tegas Amran, seraya menambahkan tidak perlu menunggu hingga akhir bulan jika data sudah lengkap.
