KabarKalteng.com, Ulama Nahdlatul Ulama KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mutlak harus berada di bawah komando presiden. Penilaian ini disampaikan Gus Muwafiq pada Sabtu (31/1/2026) di Jakarta, menanggapi ramainya polemik tentang posisi Polri.

Gus Muwafiq menjelaskan, istilah Bhayangkari atau Bhayangkara menunjukkan sifat mutlak kepolisian. Hal ini diketahui mengadaptasi dari pasukan khusus Gajah Mada.

"Sesungguhnya secara sederhana kalau Polri masih disebut Bhayangkari atau Bhayangkara itu adalah menunjukkan bahwa sifat mutlak dari kepolisian masih mengadaptasi dari pasukan khususnya Gajah Mada," kata Gus Muwafiq dalam keterangannya.

Pasukan khusus Gajah Mada tersebut berada langsung di bawah kendali raja. Fungsinya untuk menangani hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan khusus.

"Pasukan ini di bawah langsung kendali raja, untuk apa? Untuk kondisi kondisi yang sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat atau keadaan-keadaan yang memang membutuhkan penanganan khusus," ujarnya.

Menurut Gus Muwafiq, nilai Satya Haprabu yang tertanam di tubuh Polri bermakna kesetiaan kepada pemimpin dan negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemimpin yang dimaksud adalah presiden.

"Nah makanya dalam Polri ada satu yang disebut dengan Satya Haprabu, Satya Haprabu sesungguhnya adalah untuk kesetiaan kepada seorang raja yang dalam hal ini yang sudah menjadi NKRI adalah seorang presiden," jelasnya.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang dan idealitas, Gus Muwafiq menilai Polri sebaiknya langsung di bawah presiden RI. Ia meyakini situasi tersebut akan membawa kepolisian dalam kondisi yang semakin baik.