KabarKalteng.com, Makassar – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natalie menegaskan dukungannya agar posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden RI, bukan dalam struktur kementerian. Pernyataan yang dilontarkan pada Jumat (30/1/2026) ini menekankan pentingnya kendali sipil atas aparat penegak hukum dalam negara demokratis. PSI menilai penempatan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan paling rasional dan demokratis.

Grace Natalie menjelaskan, dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat. Pernyataan tersebut seperti dilansir detikSulsel.

"Dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat," ujar Grace.

Menurut PSI, posisi Polri di bawah Presiden adalah wujud supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis dalam negara hukum. Penempatan ini dipandang sebagai pilihan paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum serta pelayanan publik.

"Atas dasar itu, PSI memandang penempatan kepolisian di bawah langsung Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum dan pelayanan publik," jelasnya.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, struktur tersebut dianggap lebih efisien dengan rantai komando yang jelas. Model ini, menurut Grace, dapat membantu menjawab berbagai tantangan keamanan dan ketertiban yang terus berkembang.

Dia juga menambahkan, keberadaan Polri yang langsung di bawah Presiden memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat. Pasalnya, jalur akuntabilitasnya menjadi lebih jelas dalam sistem demokrasi.

"Keberadaan Kepolisian di bawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat," pungkas Grace.