KabarKalteng.com, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Fraksi Gerindra siap mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang Fadly Amran. Hal ini akan dilakukan jika Fadly Amran tidak segera melakukan evaluasi total dan mengganti Direktur Utama PDAM.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, menegaskan krisis air bersih dialami warga sejak bencana banjir bandang akhir November 2025. Hingga kini, krisis tersebut belum tertangani tuntas. Menurutnya, kondisi ini telah berlangsung terlalu lama dan melampaui batas toleransi masyarakat.
"Rakyat sudah kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Air tidak mengalir, warga tidak bisa mandi, tidak bisa beraktivitas normal. Ini kegagalan pelayanan publik yang serius," kata Wahyu, Jumat (23/1/2026).
Wahyu menyatakan sikap Fraksi Gerindra ini sejalan dengan arahan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat Andre Rosiade. Andre Rosiade menekankan tidak boleh ada kompromi terhadap buruknya layanan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Gerindra, menurut Wahyu, mendorong langkah tegas agar masalah tidak terus berlarut. Andre bahkan mendesak Wali Kota Padang Fadly Amran mencopot Direktur Utama PDAM Hendra Pebrizal. Wahyu menilai manajemen PDAM Kota Padang gagal mengantisipasi dampak pascabencana dalam hal pemulihan infrastruktur maupun distribusi air bersih kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti sikap jajaran direksi PDAM yang dinilainya kurang peka terhadap penderitaan warga dan minim solusi konkret. Fraksi Gerindra turut mengkritik pola komunikasi direksi PDAM di ruang publik. Komunikasi tersebut dinilai tidak solutif dan justru memperkeruh suasana.
Menurut Wahyu, masyarakat tidak membutuhkan klarifikasi berulang atau sekadar kompensasi potongan tarif. Masyarakat membutuhkan kepastian air bersih mengalir ke rumah-rumah warga.
"Solusi utamanya jelas, lakukan evaluasi total dan ganti Direktur Utama PDAM. Kalau ini tidak dilakukan, kami siap menggunakan hak interpelasi," ujarnya.
Wahyu menegaskan interpelasi merupakan instrumen resmi DPRD untuk meminta penjelasan Wali Kota. Ini terkait kebijakan dan pengawasan terhadap BUMD. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral DPRD kepada masyarakat Kota Padang.
Saat ini, DPRD Kota Padang menunggu sikap dan langkah konkret dari Wali Kota Fadly Amran. Fraksi Gerindra memastikan akan memelopori pengajuan interpelasi apabila tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan krisis air bersih di Kota Padang.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melontarkan kritik keras terhadap kinerja PDAM Padang. Ia menilai manajemen PDAM tidak menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki pelayanan air bersih. Padahal, pemerintah pusat telah mengucurkan berbagai bantuan infrastruktur. Andre mendesak Wali Kota Padang Fadly Amran mencopot Direktur Utama PDAM Hendra Pebrizal.
