Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp 18,3 triliun untuk pembangunan dan pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat (Sumbar). Dari jumlah tersebut, Rp 3,24 triliun dikhususkan untuk sektor jalan dan jembatan pascabencana hidrometeorologi atau banjir bandang (galodo). Informasi ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi di Padang pada Senin (19/1/2026).
Andre Rosiade menjelaskan, dari total Rp 18,3 triliun, Rp 13,52 triliun akan dikelola langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sisa anggaran dialokasikan melalui kementerian dan lembaga lain sesuai kewenangan masing-masing sektor pembangunan.
Andre menegaskan, pembahasan detail pemanfaatan dana Rp 13,52 triliun akan dilakukan menyeluruh. Ini mencakup Balai Jalan, Balai Wilayah Sungai, Cipta Karya, dan prasarana strategis lainnya agar anggaran berdampak langsung bagi masyarakat Sumbar.
Khusus untuk jalan dan jembatan, dari alokasi Rp 3,24 triliun, dana tersebut dibagi untuk jalan nasional dan daerah. Jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat mendapat Rp 813 miliar untuk perbaikan dan peningkatan ruas utama.
"Sementara itu, sebesar Rp 2,4 triliun dialokasikan untuk penanganan jalan daerah melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah," kata Andre dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026). Program ini ditujukan bagi jalan kabupaten dan kota yang rusak akibat keterbatasan anggaran daerah.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR itu menekankan, program Inpres Jalan Daerah sangat krusial. Ini mengingat keterbatasan fiskal APBD kabupaten/kota di Sumbar untuk menuntaskan persoalan infrastruktur jalan.
"Kami meminta BPJN Sumbar mengawal pelaksanaan proyek secara ketat, menjaga kualitas pengerjaan," sebut Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu. Desain jalan juga harus disesuaikan dengan kondisi geologis terbaru pascabencana.
Andre menekankan, alokasi anggaran ini adalah bentuk perhatian nyata Presiden Prabowo terhadap Sumatera Barat. Setiap kabupaten dan kota akan mendapat penanganan pembangunan terukur dan detail, agar manfaatnya merata.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menyampaikan tingkat kemantapan jalan nasional di Sumbar mencapai 94,61 persen dari total 1.450 kilometer. Capaian ini di atas rata-rata nasional, namun masih ada tantangan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025.
BPJN Sumbar telah menginventarisasi infrastruktur jalan dan jembatan terdampak bencana untuk penanganan permanen. Perbaikan ini tidak hanya pemulihan fisik, tetapi juga peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem dan risiko kebencanaan.
Terkait alokasi Rp 2,4 triliun untuk jalan daerah, Andi memaparkan ratusan usulan dari pemerintah kabupaten/kota di Sumbar. Sebanyak 378 usulan ini akan ditangani bertahap dalam rentang anggaran 2025-2027.
Usulan anggaran jalan daerah melalui program Inpres Jalan Daerah tersebar di seluruh Sumbar. Pemprov Sumbar mengajukan 43 usulan dengan total Rp 928 miliar. Kabupaten Padang Pariaman terbanyak dengan 47 paket senilai Rp 391 miliar, diikuti Kabupaten Solok dengan 37 usulan senilai Rp 162 miliar.
Kota Padang mengusulkan 14 paket senilai Rp 150 miliar. Kabupaten Agam 42 usulan senilai Rp 131 miliar, sedangkan Tanah Datar 38 usulan Rp 75 miliar. Limapuluh Kota mengajukan 15 usulan Rp 71 miliar, dan Kota Pariaman 11 paket Rp 56 miliar.
Kota Padang Panjang mengajukan 14 usulan senilai Rp 53,4 miliar. Kabupaten Kepulauan Mentawai 10 paket Rp 33 miliar, Pesisir Selatan 6 usulan Rp 24 miliar. Pasaman Barat 12 usulan Rp 15,4 miliar, dan Kabupaten Pasaman 29 paket Rp 10 miliar.
