KabarKalteng.com, Pasukan Thailand dilaporkan menghancurkan rumah-rumah warga Kamboja di daerah perbatasan yang masih diperebutkan. Laporan ini disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia LICADHO pada Selasa (20/1/2026), di tengah sengketa perbatasan puluhan tahun yang kembali memanas.
Sengketa perbatasan antara kedua negara Asia Tenggara ini telah berlangsung selama beberapa dekade. Diketahui, bentrokan militer beberapa kali meletus tahun lalu. Pada Desember tahun lalu, pertempuran menewaskan puluhan orang dan menyebabkan sekitar satu juta orang mengungsi dari kedua belah pihak.
Kedua negara sepakat untuk gencatan senjata pada akhir Desember lalu, mengakhiri tiga minggu pertempuran sengit. Namun, setelah itu, otoritas Kamboja mengklaim pasukan Thailand merebut beberapa daerah di empat provinsi perbatasan. Kamboja juga menuntut penarikan pasukan Thailand dari wilayah yang diklaimnya.
Sementara itu, militer Thailand membantah menggunakan kekerasan untuk merebut wilayah Kamboja. Mereka bersikeras bahwa pasukannya hadir di daerah-daerah yang secara historis selalu menjadi milik Thailand.
Berdasarkan laporan kantor berita AFP, Selasa (20/1/2026), kelompok hak asasi manusia LICADHO pada hari yang sama mengatakan "sejumlah besar rumah dan bangunan". Bangunan-bangunan itu berada di daerah yang dikuasai Thailand di dua desa di provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. Mereka "telah dihancurkan dan dibersihkan oleh pasukan Thailand" setelah gencatan senjata 27 Desember.
Menurut LICADHO, "Penghancuran rumah-rumah sipil selama konflik bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum hak asasi manusia internasional, terlepas dari sisi perbatasan mana rumah-rumah itu berada." Organisasi tersebut juga menyebut penghancuran terjadi di daerah sengketa yang diklaim kedua negara.
Rumah-rumah juga dihancurkan di tanah yang diakui kedua belah pihak sebagai milik Thailand, dan tanah yang diakui kedua belah pihak sebagai milik Kamboja. Hal ini didukung citra dari satelit Sentinel-2 milik Badan Antariksa Eropa serta gambar dan rekaman yang dipublikasikan oleh media. LICADHO menegaskan, "Pembersihan pasca-gencatan senjata tersebut tidak memiliki tujuan militer yang sah."
