KabarKalteng.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengklarifikasi polemik anggaran laundry senilai Rp 450 juta di lingkungan rumah jabatan gubernur. Anggaran tersebut bukan hanya untuk mencuci pakaian Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub), melainkan untuk kebutuhan operasional enam gedung besar, guest house VIP, dan fasilitas rumah jabatan lainnya yang intensif digunakan. Klarifikasi ini disampaikan pada Selasa (5/5/2026) setelah anggaran itu ramai diperbincangkan.
Plt Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwangi, menjelaskan bahwa polemik tersebut muncul karena publik hanya membaca judul item pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Menurut Astri, rincian anggaran Rp 450 juta itu mencakup laundry karpet, gorden, sprei, bed cover, cover meja jamuan, cover kursi jamuan, serta perlengkapan operasional lainnya. "Yang dibaca orang kan cuma laundry pakaian kepala daerah Rp 450 juta. Padahal kalau dibuka rinciannya, itu bukan hanya pakaian," ujar Astri saat konferensi pers di kantor Diskominfo Kaltim.
Ia menjelaskan, item belanja tersebut digunakan untuk menunjang operasional berbagai fasilitas milik Pemprov Kaltim yang dikelola Biro Umum. Peningkatan operasional terjadi setelah kebijakan efisiensi diterapkan, membuat banyak kegiatan pemerintahan dipindahkan dari hotel ke kawasan rumah jabatan gubernur. "Sekarang kegiatan OPD, kegiatan keagamaan, organisasi masyarakat, hampir semua banyak dilaksanakan di rumah jabatan dan gedung-gedung yang kami kelola. Jadi otomatis operasionalnya juga meningkat," tambahnya.
Astri menyebut kawasan rumah jabatan gubernur bukan hanya satu bangunan rumah dinas, melainkan terdiri dari pendopo, guest house, ruang VIP, hingga musala. Fasilitas tersebut hampir setiap hari dipakai masyarakat maupun tamu pemerintahan. "Di musala itu setiap hari ada pengajian, majelis taklim, dipakai salat juga sama masyarakat dan ASN. Di situ ada mukena, sajadah, karpet yang rutin harus dicuci," jelasnya. Aktivitas di guest house dan ruang VIP juga disebut nyaris tidak pernah berhenti, di mana sejumlah pejabat nasional hingga kepala daerah dari luar Kalimantan pernah menggunakannya. "Guest house itu ada 10 kamar dan hampir tiap hari dipakai tamu. Menteri, gubernur, tamu pemerintah provinsi banyak yang transit atau menginap di sana," tuturnya.
Berdasarkan data, realisasi anggaran laundry hingga Mei 2026 sudah mendekati 50 persen, dikarenakan tingginya aktivitas di kawasan rumah jabatan. "Dari Januari sampai sekarang tamu enggak berhenti-berhenti. Kemarin habis Musrenbang, ada kegiatan organisasi masyarakat lagi, jadi memang operasionalnya tinggi," kata Astri. Ia juga meluruskan anggapan bahwa pencucian karpet dan gorden seharusnya masuk dalam anggaran pemeliharaan, menjelaskan bahwa pemeliharaan dan jasa laundry merupakan dua hal berbeda. "Kalau rel gordennya rusak atau karpetnya sobek itu masuk pemeliharaan. Tapi kalau dicuci ya masuk jasa laundry. Jadi memang beda pos anggarannya," terangnya.
Astri menegaskan bahwa seluruh rincian penggunaan anggaran sebenarnya sudah dicantumkan secara terbuka di SiRUP dan dapat diakses publik kapan saja. "Di deskripsi pekerjaannya sudah dijelaskan semua. Jadi jangan cuma lihat judul sama angkanya saja," ujarnya. Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal juga meminta publik membaca detail item pengadaan secara utuh sebelum menarik kesimpulan. "Jangan baca judulnya aja terus lihat angkanya. Dibuka dulu rinciannya, dibaca baik-baik sampai bawah," kata Faisal. Ia memastikan seluruh pengadaan di lingkungan Pemprov Kaltim bersifat terbuka dan dapat dicek langsung melalui sistem online. "Ini semua terbuka. Siapa saja bisa lihat dan baca sendiri detailnya," pungkasnya.
