KabarKalteng.com, sekitar 250 orang dilaporkan hilang setelah sebuah perahu yang membawa pengungsi Rohingya dan warga Bangladesh terbalik di Laut Andaman pada Selasa (14/4/2026). Insiden tragis ini terjadi saat perahu tersebut dalam perjalanan dari Teknaf, Bangladesh selatan, menuju Malaysia dan diduga tenggelam akibat angin kencang, gelombang tinggi, serta kelebihan muatan.
Dilansir dari Reuters, badan pengungsi dan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kapal penangkap ikan itu mengangkut sekitar 250 pria, perempuan, dan anak-anak. Kapal tersebut dilaporkan tenggelam akibat kombinasi angin kencang, gelombang tinggi, dan kelebihan muatan.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dalam pernyataan bersamanya menegaskan, "Tragedi ini menyoroti besarnya biaya kemanusiaan akibat pengungsian berkepanjangan serta terus tidak adanya solusi jangka panjang bagi Rohingya."
Diketahui, selama bertahun-tahun, banyak minoritas Muslim Rohingya di Myanmar nekat menempuh perjalanan berbahaya dengan perahu kayu rapuh. Mereka berusaha mencapai negara-negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Langkah ini diambil untuk melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar atau kondisi kamp pengungsi yang penuh sesak di Bangladesh.
Berdasarkan informasi dari PBB, badan-badan tersebut menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan dan mempertahankan pendanaan. Pendanaan ini penting untuk bantuan penyelamatan jiwa bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh, serta dukungan bagi masyarakat tuan rumah di Bangladesh.
Sebelumnya, pada tahun 2017, militer Myanmar melancarkan operasi yang secara paksa membuat setidaknya 730.000 warga Rohingya meninggalkan rumah mereka. Mereka kemudian mengungsi ke Bangladesh. Para pengungsi Rohingya menceritakan terjadinya pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran selama operasi tersebut. Misi pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa operasi militer tahun 2017 tersebut mencakup "tindakan genosida."
Sementara itu, Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha membantah adanya genosida. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa misi pencari fakta PBB tidak objektif atau tidak dapat diandalkan.
