KabarKalteng.com, Otoritas Korea Selatan (Korsel) menggerebek kantor dan rumah tiga warga sipil pada Rabu (21/1/2026). Penggerebekan ini dilakukan menyusul dugaan mereka mengirimkan drone ke wilayah Korea Utara (Korut), sebuah insiden yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini.

Menurut Badan Kepolisian Nasional Korea, tim investigasi gabungan militer-polisi melaksanakan surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Operasi ini menargetkan kediaman dan kantor tiga tersangka sipil terkait insiden drone. Para penyidik berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh, dengan tetap membuka semua kemungkinan.

Salah satu pria yang ditangkap, berinisial Oh, mengakui dirinya menerbangkan drone tersebut. Berdasarkan pengakuannya, tindakan itu bertujuan untuk mendeteksi tingkat radiasi dari fasilitas pengolahan uranium Pyongsan di Korea Utara. Oh menyatakan, "Saya menerbangkan drone untuk mengukur radiasi dan kontaminasi logam berat di sekitar pabrik pengolahan uranium di sana."

Presiden Korsel, Lee Jae Myung, mengecam keras dugaan operasi drone yang dipimpin warga sipil tersebut. Dia menyebutnya sebagai "tindakan untuk memulai perang" dan menegaskan, "Ini sama saja dengan menembak Korea Utara." Lee Jae Myung menambahkan, "Kita harus menghukum berat mereka yang bertanggung jawab agar hal ini tidak terulang."

Diketahui, Pyongyang menuduh Seoul telah menerbangkan drone ke kota perbatasan Kaesong pada awal bulan ini. Pihak Korut bahkan merilis foto-foto yang diklaim sebagai puing-puing drone yang ditembak jatuh.

Sementara itu, Korea Selatan telah membantah militer atau pemerintahnya terlibat dalam operasi tersebut. Seoul mengisyaratkan kemungkinan warga sipil yang melakukannya dan berjanji akan menghukum pihak yang bertanggung jawab jika terbukti. Hubungan kedua Korea secara teknis masih dalam keadaan perang, karena Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Kisah drone ini terjadi di tengah proses peradilan mantan presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Dia diadili atas tuduhan ilegal memerintahkan operasi drone sebelumnya. Dugaan itu menyebut Yoon berharap memprovokasi respons dari Pyongyang sebagai dalih upaya singkatnya memberlakukan darurat militer. Yoon sendiri telah dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April tahun lalu.