KabarKalteng.com, Oslo – Pemerintah Norwegia mengumumkan penolakannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Rabu (21/1/2026). Menteri Luar Negeri Kristoffer Thoner menyatakan proposal AS menimbulkan sejumlah pertanyaan, sehingga Norwegia tidak akan menghadiri seremoni penandatanganan di Davos.
Diketahui, pemerintahan Trump telah mengirimkan undangan ke puluhan negara untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian ini. Norwegia menjadi salah satu negara yang diundang. Sebelumnya, Trump melampiaskan kekecewaannya terhadap PM Jonas Gahr Store karena tidak memenangkan Nobel Perdamaian tahun lalu.
Menanggapi hal tersebut, PM Store menjelaskan bahwa Nobel Perdamaian diberikan oleh Komite Nobel yang independen. Ia menegaskan tidak ada kaitannya dengan pemerintah Oslo.
Merespons undangan Trump, Menteri Luar Negeri Norwegia Kristoffer Thoner secara publik mengumumkan penolakan negaranya. "Proposal Amerika menimbulkan sejumlah pertanyaan," kata Thoner dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP.
Thoner menambahkan bahwa dibutuhkan "dialog lebih lanjut dengan Amerika Serikat" untuk membahas proposal Dewan Perdamaian tersebut. Oleh karena itu, Norwegia tidak akan bergabung dengan pengaturan yang diusulkan dan tidak akan menghadiri seremoni penandatanganan di Davos. Meskipun demikian, Norwegia akan tetap melanjutkan kerja sama erat dengan AS.
Dewan Perdamaian yang digagas Trump ini, pada awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza pascaperang. Namun, dalam undangan yang dikirimkan AS kepada para pemimpin dunia, dijelaskan peran lebih luas dalam mengakhiri konflik secara global, tidak terbatas pada wilayah Palestina.
Berdasarkan draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang dikirimkan ke sekitar 60 negara oleh pemerintahan Trump, anggotanya diminta memberikan kontribusi US$ 1 miliar (sekitar Rp 16,9 miliar) untuk keanggotaan permanen, atau lebih dari tiga tahun yang menjadi masa keanggotaan normal. Bagian pembukaan draf piagam itu menyebut dewan tersebut "berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik".
Dewan Perdamaian tersebut akan dipimpin langsung oleh Trump. Dia juga akan "secara terpisah menjabat" sebagai perwakilan AS.
Sementara itu, puluhan negara dan pemimpin dunia telah mengakui mereka mendapat undangan dari Trump. Prancis, sekutu lama AS, mengindikasikan tidak akan bergabung. Para diplomat asing menilai inisiatif Dewan Perdamaian yang digagas Trump itu dapat membahayakan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di sisi lain, PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut.
