KabarKalteng.com, Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meluncurkan Nasional Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba). Kegiatan ini dilaksanakan di Pasar Lama, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Kamis (22/1/2026), dan ditegaskan BNN sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam acara tersebut, Komjen Suyudi menyebut peluncuran nasional Kabupaten Bersinar merupakan momentum bersejarah. Selain itu, diluncurkan juga unit layanan terpadu P4GN Kabupaten Lahat sebagai proyek percontohan. Rencananya, 50 unit layanan serupa akan didirikan di seluruh Indonesia.
Menurut mantan Kapolda Banten itu, kegiatan ini wujud nyata kehadiran negara dalam membangun sistem pertahanan nasional. Pertahanan dimulai dari unit terkecil seperti keluarga dan desa. Komjen Suyudi memuji Pemerintah Kabupaten Lahat yang dinilai visioner karena memadukan kebijakan pusat dengan kearifan lokal.
"Urgensi pembentukan unit layanan ini didasari oleh data eksisting di mana BNN Kabupaten/Kota (BNNK) baru terbentuk sebanyak 182 Satker, sementara jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia mencapai 514, yang artinya jangkauan layanan vertikal BNN saat ini baru mencakup sekitar 34% wilayah," demikian poin pernyataan Komjen Suyudi dalam keterangan tertulis BNN, Jumat (23/1/2026).
Komjen Suyudi menjelaskan, pembentukan Unit Layanan Terpadu P4GN melalui kolaborasi dengan Pemda merupakan langkah solutif. Ini untuk mengisi kekosongan layanan dan diposisikan sebagai ’embrio’ pembentukan BNNK di masa depan.
Pada kesempatan yang sama, Komjen Suyudi menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) strategis antara BNN RI dengan APKASI. APKASI diwakili Bupati Lahat selaku Ketua Umum, dan APEKSI diwakili Wali Kota Bandar Lampung. MoU ini bertujuan mengintegrasikan visi BNN dengan OPD daerah untuk dukungan regulasi dan penganggaran yang kuat.
"Momentum ini sejalan dengan pondasi kebijakan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-6 tentang pembangunan dari desa dan poin ke-7 tentang pemberantasan narkoba, serta apresiasi diberikan kepada Kemendagri dan Kementerian Desa PDT atas dukungan produk hukum berupa Surat Edaran terkait penguatan P4GN," lanjut keterangan dari BNN.
Komjen Suyudi juga menyoroti kondisi darurat narkoba di Indonesia berdasarkan survei BNN, BPS, dan BRIN periode 2023-2025. Survei menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,11% atau setara 4,1 juta jiwa penduduk usia produktif 15-64 tahun. Diketahui, tidak ada wilayah yang bebas dari narkoba baik perkotaan maupun pedesaan.
Provinsi Sumatera Selatan menjadi sorotan khusus karena memiliki prevalensi tertinggi. Tercatat 1.719 wilayah berstatus "SIAGA". Kondisi ini diperparah oleh fenomena sosial penyalahgunaan acara hajatan atau pesta rakyat untuk pesta narkoba atau ‘tripping-an’.
Atas dasar itu, Komjen Suyudi mendorong Gubernur Sumsel menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk melarang musik remix di acara keramaian sebagai langkah preventif. Ia juga menegaskan akan menindak tegas pengusaha organ tunggal yang tidak tertib serta memfasilitasi peredaran narkoba.
Dalam konteks tersebut, Komjen Suyudi menegaskan komitmen BNN mengusung semangat ‘War On Drugs for Humanity’. Artinya, BNN bersikap keras dan tegas kepada bandar atau sindikat, namun tetap humanis dengan pendekatan kemanusiaan dalam menangani dan memulihkan korban penyalahguna. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak dalam mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia.
"Keberhasilan tidak diukur dari kemegahan seremonial, melainkan dari konsistensi implementasi di lapangan melalui sinergitas Pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media yang berjalan secara organik," pungkasnya.
