Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membentuk kanal pengaduan masyarakat online. Usulan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan kualitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG) setelah banyaknya laporan makanan tidak layak saji, disampaikannya di Jakarta pada Jumat (23/1/2026).
Charles Honoris menyatakan kanal pengaduan online sangat penting untuk transparansi. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG di lapangan.
Menurut Charles, pihaknya masih menerima banyak laporan dari masyarakat. Laporan tersebut terkait makanan MBG yang tidak layak saji, baik karena gizi tidak seimbang maupun kondisi makanan yang rusak, busuk, atau kadaluwarsa.
"Saat ini kami masih menerima banyak laporan dari masyarakat tentang makanan MBG yang tidak layak saji-baik karena kandungan gizinya yang tidak seimbang maupun karena kondisi makanan yang telah rusak, busuk, atau kadaluwarsa," ujar Charles.
Charles juga mengaku mendapat laporan penggunaan ultra-processed food (UPF) berlebihan. Jenis makanan seperti sosis, nugget, dan makanan kemasan tinggi gula dinilai bertentangan dengan semangat peningkatan gizi anak dalam program MBG.
Ketua DPP PDIP Bidang Jaminan Sosial ini menjelaskan, kanal pengaduan terintegrasi akan memudahkan masyarakat. Keluhan dapat disampaikan langsung untuk penanganan yang lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan program MBG.
"Dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk program digitalisasi, saya rasa bukan hal yang sulit bagi BGN untuk mengadakan fasilitas ini," kata Charles.
Charles mengungkit aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta sebagai contoh. Aplikasi tersebut memungkinkan warga menyampaikan berbagai masalah disertai bukti foto sebelum ditindaklanjuti dinas terkait. Ia menilai BGN dapat mengadopsi model serupa.
"Keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat," tegas Charles. Ia menambahkan, kanal pengaduan ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
