KabarKalteng.com, Jakarta – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dudung menegaskan, urusan presiden tidak semuanya bisa diselesaikan lewat virtual sehingga perlu bertemu langsung.
Dudung menyampaikan respons tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026). Ia menekankan bahwa kunjungan ke luar negeri bagi seorang presiden memiliki tujuan strategis yang lebih tinggi. "Sekelas bapak presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dengan zoom (virtual)," kata Dudung.
Menurut Dudung, situasi global saat ini tengah tidak stabil, baik dari segi ekonomi maupun potensi perang. Ia menjelaskan bahwa jabatan Presiden tidak hanya mengurusi urusan internal negaranya saja.
"Jadi saya punya keyakinan bahwa presiden harus dengan situasi ekonomi global ini juga tidak baik-baik aja, situasi perang juga jadi situasi yang tidak baik," ucapnya. Ditambahkan, Presiden memiliki tugas menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segi ideologi, politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan hukum.
Lebih lanjut, Dudung menyebut tidak elok jika membandingkan jumlah kunjungan luar negeri tiap Presiden Indonesia. Ia menegaskan, setiap kunjungan tugas presiden ke luar negeri pasti memiliki tujuannya. "Ada hal-hal yang lebih strategis kalau menurut saya yang bapak presiden harus berangkat," ungkapnya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan pandangan mengenai perjalanan Prabowo ke luar negeri melalui video yang diunggah di akun media sosialnya pada Sabtu (30/5). Dino menilai Prabowo sebagai kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak menjabat.
Berdasarkan perhitungannya, 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo di luar negeri. "Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Dino. Ia menilai hal ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran, serta meragukan frekuensi kunjungan akan sama tingginya dalam 18 bulan ke depan.
Dino juga menilai kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar. Biaya tersebut mencakup rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, hingga uang harian untuk seluruh delegasi. Menurut Dino, satu perjalanan ke luar negeri bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Oleh sebab itu, Dino menyampaikan lima saran untuk Prabowo. Salah satunya adalah untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, ia menyarankan Prabowo lebih mengandalkan video call, Zoom call, atau telepon. Menurut pengalamannya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu hingga dua jam.
