KabarKalteng.com, Israel secara resmi memutuskan seluruh kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Keputusan ini diambil menyusul laporan tahunan PBB yang memasukkan Israel ke dalam daftar hitam atas dugaan kekerasan seksual di zona konflik. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyampaikan kemarahan atas laporan tersebut pada Minggu (31/5/2026) yang dilansir kantor berita AFP.
Danny Danon dengan tegas menyatakan, "Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini." Ia menuduh Sekjen PBB menyebarkan kebohongan terkait laporan tersebut.
"Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," ujar Danon. Ia menambahkan, "Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima."
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut dimasukkannya negara tersebut ke dalam daftar kekerasan seksual PBB sebagai hal yang memalukan dan tidak masuk akal. Mereka menuduh PBB telah dipolitisasi.
"Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein. Israel juga menegaskan tidak akan melakukan kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih menjabat.
Di sisi lain, seorang juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menanggapi pernyataan Israel tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya tetap terbuka. "Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," kata Stephane.
Diketahui, laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik biasanya disampaikan kepada negara-negara terkait sebelum diterbitkan. Sebelumnya, pada Agustus lalu, laporan tersebut memperingatkan bahwa Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.
Kelompok militan Hamas juga masuk dalam daftar tersebut atas tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan selama serangan mereka terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, bersama dengan dugaan penyiksaan sandera. PBB mengutip ‘informasi yang kredibel’ mengenai kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya.
Berdasarkan laporan tersebut, inspektur PBB telah ditolak aksesnya ke fasilitas-fasilitas tersebut. Menanggapi hal ini, Danon mengatakan, "Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel guna memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut. Mereka memilih untuk tidak datang."
