TERAS BERITA:
KabarKalteng.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung progres Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (3/2/2026) petang. Didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Maruarar menekankan program pemerintah harus tepat sasaran dan berbasis data, sekaligus menyoroti kebijakan pro-rakyat untuk rumah subsidi.
ISI BERITA:
Maruarar Sirait berdialog dengan warga setempat untuk memastikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. "Saya senang karena tadi saya tanya langsung ke warga. Kita ingin kebijakan ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya di lokasi peninjauan.
Selain kawasan kumuh, rombongan juga dijadwalkan mengunjungi kawasan rumah subsidi. Menurut Maruarar, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah program andalan pemerintah.
Pemerintah diketahui telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi bagi MBR. "Ini kebijakan pro rakyat. Karena dulu bayar, sekarang gratis. Totalnya sekitar Rp 8,8 juta yang bisa dihemat masyarakat dari pembebasan BPHTB dan PBG," jelasnya.
Proses pengurusan PBG juga dipangkas menjadi maksimal 10 hari guna mempercepat pembangunan rumah rakyat. "Jadi solusinya, bagi yang belum punya rumah negara menyiapkan rumah subsidi," tegasnya.
Berdasarkan data, capaian rumah subsidi pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tahun lalu realisasi mencapai sekitar 274 ribu unit, meningkat 49 ribu unit dibanding tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 210-220 ribu unit.
"Ini terbesar sepanjang sejarah. Baru setahun pemerintahan Pak Prabowo, sudah naik sekitar 49 ribu. Artinya program ini bermanfaat untuk rakyat," katanya.
Kredit rumah subsidi memiliki bunga tetap 5% dengan uang muka (DP) 1%. Pemerintah juga tengah mengkaji perpanjangan tenor kredit dari 20 tahun menjadi 30 tahun. "Kita ingin rakyat makin ringan cicilannya," ujarnya.
Untuk wilayah perkotaan dengan harga tanah tinggi, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal. Ini dilakukan agar tidak mengorbankan sawah demi ketahanan pangan.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Sujiwo mengapresiasi perhatian pemerintah pusat, didampingi Gubernur Kalbar Ria Norsan. Ia menyebut kehadiran dua menteri menjadi dorongan kuat bagi daerah untuk mempercepat penataan kawasan kumuh.
Sujiwo mengakui kawasan kumuh di Kubu Raya masih cukup banyak dan memerlukan pengawalan serius. Selain penataan kawasan, program bedah rumah juga menjadi fokus. Pada 2025, Pemkab Kubu Raya mengajukan lebih dari 16 ribu unit rumah, dengan alokasi sementara hampir 1.500 unit, tertinggi di Kalbar.
"Tahun kemarin kita 900 lebih, sekarang 1.460-an sementara. Ini juga terbanyak di Kalimantan Barat," ungkapnya.
Sujiwo menambahkan masih ada peluang tambahan kuota setelah pengecekan lapangan oleh menteri. Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi data dengan BPS, karena Presiden menginginkan satu data.
Pemkab Kubu Raya, kata Sujiwo, optimistis dengan dukungan pemerintah pusat dan DPR RI, penataan kawasan kumuh serta perbaikan rumah warga akan dipercepat.
Simak Video "Eksklusif Menteri PKP: 141 Ribu Rusun Subsidi di Meikarta"
[Gambas:Video 20detik]
(sun/bai)
